Sejarah Organisasi RAPI

Sejarah Organisasi RAPI

Komunikasi Radio Antar Penduduk
(KRAP) adalah Komunikasi Radio yang menggunakan Band Frekuensi 26.960-27.415 MHz HF (High Frequency). Di negara asalnya, yaitu Amerika, terkenal dengan nama CB (Citizen Band), yang dilegalisir sejak tahun 1958 dibawah pengawasan Federal Communication Commission (FCC).

Keberadaan Radio CB bermula di Amerika yang dipergunakan oleh para Pengemudi Truk (Trucker) untuk bertukar informasi tentang kondisi lalulintas, cuaca dan berita darurat, kemudian  berkembang dipergunakan sebagai sarana Komunikasi antar penduduk untuk saling memberikan informasi bila mendapat kesulitan, mohon bantuan. Sehingga instansi-instansi resmipun seperti : Kepolisian, SAR, Rumah Sakit, Pemadam Kebakaran, dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan lainnya, ikut secara aktif memonitor pada Frekuensi tertentu yang disebut “Jalur Gawat Darurat”. Alat Komunikasi ini juga banyak digunakan untuk membantu komunikasi pada penyelenggaraan acara-acara penting lainya.

Radio CB memasuki Indonesia pada tahun 1970-an yang terus berkembang dan penggunaanya masih bersifat liar. Melihat kenyataan ini, Pemerintah menyadari kalau tetap dibiarkan akan mengakibatkan dampak negatif apabila dipergunakan oleh yang tidak bertanggungjawab.  Untuk itu Pemerintah mengambil tindakan penertiban dan kebijaksanaan melegalisir penggunaan Radio CB melalui Menteri Perhubungan yang menetapkan SK MENHUB RI Nomor : S1.11/HK.501/Phb-80 tertanggal 6 Oktober 1980, tentang Perizinan Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP).

Untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggara/ pengguna KRAP, maka Dirjen Postel dengan suratnya bernomor : 6356/OT.002/Dirfrek/80, tanggal 31 Oktober 1980 menunjuk Tim Formatur untuk membentuk Organisasi yang mengadakan pembinaan, pengelolaan, dan pengendalian KRAP. Hasil musyawarah Tim Formatur yang terdiri dari :

  1. Soedarto
  2. Eddie Marzuki Nalapraya
  3. Soetikno Buchari
  4. Pratomo, Bc.T.T.
  5. Lukman Arifin, SH

Melalui SK Dirjen Postel nomor : 125/DIRJEN/1980, tanggal 10 November 1980 ditetapkan Keputusan Tentang PENDIRIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS PUSAT ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK. Selanjutnya Organisasi tersebut dinamakan RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA disingkat RAPI dan terpilih sebagai Ketua Umum adalah Eddie M Nalapraya – JZ09AAA. Tanggal 10 November 1980, dijadikan tanggal lahirnya RAPI. Dan sejak saat itu RAPI berkiprah membantu masyarakat dan pemerintah melalui bantuan komunikasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, politik, olahraga, SAR dan masalah darurat lainnya.

Pada tahun 1985 Pemerintah melalui Menparpostel menerbitkan SK nomor 48/PT.307/MPPT-/MPPT-85 yo SK nomor 79/PT.307/MPPT/-87 yang pelaksanaannya diatur dalam SK Dirjen Postel nomor 97/Dirjen /85 yo SK nomor 80/Dirjen/87 yang intinya bahwa penggunaan Frekuensi 11 Meter (27 MHz) secara berangsur-angsur akan dicabut dan diganti dengan Frekeunsi 62 Centimeter (476 MHz), maka dengan sendirinya kegiatan RAPI menurun.

Untuk menjaga eksistensi Organisasi, para pelaku Organisasi RAPI tetap melakukan kegiatan yang positif bagi masyarakat. Dengan berbagai upaya memberikan masukan kepada Pemerintah agar kelangsungan hidup Organisasi RAPI tetap dipertahankan keberadaannya. Kemudian Pemerintah menanggapi dan memperhatikan aspirasi dari jajaran RAPI melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, bahwa RAPI termaktub pada pasal 5 ayat 2, pasal 12 ayat 1 dan ayat 3. Pada tanggal 30 Maret 1992 Menparpostel menindak lanjuti UU nomor 3 tentang Telekomunikasi dengan menerbitkan SK nomor KM.26/PT.307/MPPT-92 tentang Komunikasi Radio Antar Penduduk Indonesia yang menetapkan Frekuensi 11 meter (27 MHz) dialokasikan kembali untuk RAPI termasuk Frekuensi 62 centimeter (476 MHz).

Pemerintah melalui Dirjen Postel menerbitkan SK Nomor 92/Dirjen/1994 tanggal 26 Juli 1994 ditetapkan bahwa KRAP bekerja pada 3 Band, yaitu :

  1. HF (High Frequency) pada 960 – 27.410 MHz (11 Meter Band).
  2. VHF (Very High Frequency) pada 142,000 –143,600 MHz (2 Meter Band).
  3. UHF (Ultra High Frequency) pada 476.410 – 477.415 MHz (62 Cm Band).

Melalui pengamatan, ternyata Band UHF tidak efektif dipergunakan oleh RAPI, maka Pemerintah melalui SK Dirjen Postel Nomor 1495/207/Ditbinfrek.VI/1998 menarik penggunaan Band UHF. Sebagai pengganti SK Dirjen Postel Nomor 92/Dirjen/1994, tanggal 1 Agustus 2004 diberlakukan KepMen Nomor 77/2004 pada BAB V Pasal 28, ditetapkan bahwa KRAP bekerja pada VHF dan HF Band.

** dari Buku Panduan B.O. RAPI Wilayah Kota Depok – Jawa Barat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *