Anggaran Rumah Tangga RAPI

AD – ART RAPI 2016

ANGGARAN RUMAH TANGGA
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

BAB I
VISI DAN MISI

Pasal 1
VISI DAN MISI

  1. VISI : Menjadikan Organisasi RAPI yang berkualitas sebagai aset Nasional.
  2. MISI :
    1. Meningkatkan kinerja pengurus organisasi.
    2. Meningkatkan sumber daya organisasi secara berjenjang dan berkelanjutan.
    3. Meningkatkan validitas organisasi secara struktural.
    4. Meningkatkan jaring komunikasi radio untuk pengabdian masyarakat.
    5. Meningkatkan peran organisasi secara internal dan eksternal.
    6. Meningkatkan kemandirian, profesionalisme dan independensi organisasi.

 BAB II
TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2
TUJUAN

Terwujudnya insan komunikasi radio yang terampil, disiplin, berdedikasi dan memiliki loyalitas tinggi, sebagai kader bangsa yang berjiwa Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3
FUNGSI

  1. Membantu usaha pemerintah dalam membina dan memajukan kegiatan komunikasi nasional.
  2. Membantu pemerintah dan masyarakat pada saat dibutuhkan fasilitas komunikasi dalam hal keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya dan atau wabah penyakit.
  3. Menyelenggarakan kegiatan sosial dan kemanusiaan yang bersifat membantu masyarakat sesuai dengan potensi yang ada di tiap jenjang kepengurusan.
  4. Menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan di seluruh Indonesia.

BAB III
KODE ETIK

Pasal 4
KODE ETIK

  1. Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap PATUH;
    Anggota RAPI harus Patuh dan tertib menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta tata aturan Organisasi.
  2. Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap JUJUR;
    Anggota RAPI harus memiliki jiwa yang bersih dan berperilaku Jujur.
  3. Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap SANTUN;
    Anggota RAPI harus berjiwa, bersikap Santun dalam bertindak dan berbicara sopan saat berkomunikasi.
  4. Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap TANGGAP;
    Anggota RAPI harus memiliki jiwa, sikap cepat Tanggap, peka dan peduli terhadap situasi lingkungan sosial.
  5. Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap TANGGUNG JAWAB;
    Anggota RAPI harus memiliki jiwa dan sikap Tanggung Jawab terhadap organisasi dalam menjalankan roda organisasi serta pengabdian terhadap masyarakat.

BAB IV
KEGIATAN ORGANISASI

Pasal 5
PEMBINAAN

  1. Menanamkan nilai-nilai Pancasila.
  2. Membina anggota untuk terampil berkomunikasi melalui perangkat radio sesuai Kode Etik RAPI serta mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai telekomunikasi.
  3. Membina anggota untuk terampil berkomunikasi melalui perangkat radio dengan menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan Kode 10 (Ten Code) secara baik, benar dan bertanggung jawab.
  4. Menyelenggarakan Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis serta program pendidikan dan pelatihan untuk:
    1. meningkatkan ilmu pengetahuan anggota dan pengurus khususnya tentang manajemen organisasi, peraturan perundang-undangan serta Peraturan Organisasi;
    2. meningkatkan ketrampilan anggota untuk mendukung proses penanganan situasi darurat bencana dalam kegiatan:
      • penyelenggaraan komunikasi bencana,
      • sebagai potensi Search and Rescue (SAR), serta
      • sebagai relawan penanggulangan bencana.
    3. Meningkatkan ketrampilan anggota dalam memberikan bantuan komunikasi bagi pemerintah dan masyarakat.
  5. Mengawasi penggunaan perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk untuk:
    1. Menjalin hubungan persahabatan dan persaudaraan antar sesama anggota.
    2. Pembinaan, penyuluhan dan penyelenggaraan organisasi.
    3. Penyampaian berita marabahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan.

Pasal 6
PENGABDIAN MASYARAKAT

  1. Bantuan Komunikasi atau disingkat Bankom merupakan kegiatan sosial masyarakat yang dilakukan oleh anggota RAPI untuk memberi pelayanan komunikasi dengan menggunakan sarana KRAP seperti Radio Pancar Ulang (RPU) dan Stasiun Bergerak RAPI.
  2. Bankom diselenggarakan dalam rangka kegiatan kepramukaan, olah raga, sosial kemasyarakatan, dan penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan lainnya.
  3. Bankom juga dapat memanfaatkan teknologi tepat guna seperti Radio over Internet Protocol (RoIP).

Tata cara penyelenggaraan Bantuan Komunikasi, pendirian Radio Pancar Ulang dan penggunaan Radio over Internet Protocol (RoIP) selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 7
STATUS ANGGOTA

Keanggotaan RAPI terbuka bagi setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Pasal 8
PERSYARATAN ANGGOTA

  1. Mengajukan permohonan menjadi anggota RAPI sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi.
  2. Calon anggota yang telah memenuhi persyaratan akan mendapatkan IKRAP dan KTA.
  3. Setiap anggota hanya dapat memiliki 1 (satu) tanda panggilan (callsign) yang berlaku di seluruh Indonesia.
  4. Penerbitan perizinan disesuaikan dengan domisili tetap pemohon, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pasal 9
HAK ANGGOTA

Setiap anggota berhak;

  1. Berperan aktif pada setiap kegiatan organisasi.
  2. Berperan aktif dalam musyawarah lokal dan rapat yang diadakan oleh pengurus lokal dengan menggunakan hak bicara dan hak suaranya.
  3. Mempunyai hak dipilih pada setiap musyawarah untuk menjadi pengurus.
  4. Mempunyai hak memilih pada musyawarah lokal.
  5. Mempunyai hak  memilih  pada  musyawarah  wilayah  dengan  mandat  dari Pengurus Lokal untuk memilih Pengurus Wilayah, demikian untuk seterusnya secara berjenjang.
  6. Mengikuti kegiatan  pendidikan  dan  pelatihan  yang  diselenggarakan  oleh Organisasi.
  7. Ikut aktif mengawasi dan memantau perkembangan organisasi pada tingkat dimana anggota itu berada.

Pasal 10
KEWAJIBAN ANGGOTA

Setiap anggota wajib;

  1. Patuh dan Taat pada Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi.
  2. Menjunjung tinggi nama baik Organisasi RAPI dimanapun berada.
  3. Mendukung sepenuhnya  pencapaian  Visi  “Menjadi  Radio  Antar  Penduduk Indonesia yang berkualitas sebagai aset Nasional”.
  4. Mentaati persyaratan  tehnik serta ketentuan lain yang  berlaku  bagi Stasiun Komunikasi Radio Antar Penduduk.
  5. Membayar retribusi perpanjangan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk dan Kartu Tanda Anggota.
  6. Mengikuti Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis serta program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota.
  7. Menghadiri undangan rapat atau undangan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Pengurus.
  8. Turut aktif dalam kegiatan Bantuan Komunikasi serta dalam proses penanggulangan darurat bencana.

Pasal 11
KARTU TANDA ANGGOTA

Kartu Tanda Anggota disingkat KTA, diterbitkan dan ditanda tangani oleh Ketua Umum berdasar atas usul Ketua Daerah.

Pasal 12
NOMOR INDUK ANGGOTA

Nomor Induk Anggota disingkat NIA, diterbitkan oleh Pengurus Nasional dan penomorannya berdasarkan ketentuan sebagai berikut;

  1. 2 (dua) digit pertama, menunjukkan kode Daerah.
  2. 2 (dua) digit kedua, menunjukkan kode Wilayah.
  3. 2 (dua) digit ketiga, menunjukkan tahun masuk organisasi.
  4. 6 (enam) digit selanjutnya, menunjukkan nomor urut Nasional.

Pasal 13
PERPANJANGAN IKRAP DAN KTA

  1. Setiap anggota RAPI wajib memperpanjang IKRAP dan KTA 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.
  2. Masa berlaku KTA sama dengan masa berlaku IKRAP, yaitu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.

Pasal 14
GUGURNYA KEANGGOTAAN

  1. Meninggal dunia.
  2. Mengundurkan diri.
  3. Masa berlaku IKRAP dan KTA telah habis dan tidak diperpanjang lagi.
  4. Diberhentikan.
  5. Tersangkut masalah hukum pidana.

Pasal 15
SANKSI

  1. Bagi anggota yang tidak patuh dan taat pada Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi, maka akan dikenakan sanksi organisasi berupa :
    • Teguran – 1, Surat Peringatan – 1,
    • Teguran – 2, Surat Peringatan – 2,
    • Surat Pemberhentian keanggotaan.
  2. Berkenaan dengan ayat (1) di atas, setelah dilakukan Rapat Pimpinan berdasarkan data-data yang akurat, maka dilanjutkan dengan proses sebagai berikut :
    • Apabila yang melanggar adalah anggota biasa (bukan pengurus organisasi), maka rekomendasi sanksi dikeluarkan oleh institusi organisasi tingkat Lokal atau tingkat Wilayah kepada pengurus setingkat di atasnya.
    • Apabila yang melanggar adalah pengurus pada salah satu tingkat institusi, maka rekomendasi sanksi dikeluarkan oleh institusi setingkat di atasnya.
    • Apabila yang melanggar adalah seorang Pengurus Nasional, maka sanksi dikeluarkan oleh DPPON atas usulan Ketua Umum.
    • Apabila yang melanggar adalah seorang anggota DPPON atau Ketua Umum, maka sanksi dikeluarkan oleh Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Nasional.

Tata cara pemberian sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi .

Pasal 16
PEMBELAAN DIRI

  1. Penyampaian pembelaan diri anggota organisasi RAPI, dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam berorganisasi kepada setiap anggota RAPI.
  2. Pembelaan diri  atas  Sanksi  Organisasi  merupakan  hak  asasi  anggota  yang dilakukan dalam suatu Rapat Pimpinan.
  3. Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan untuk membahas, meneliti secara seksama dan mempertimbangkan sanggahan/pembelaan atas kesalahan/jenis pelanggaran yang dituduhkan/diduga dilakukan oleh anggota.

Tata cara pembelaan diri anggota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 17
PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Anggota dapat diberhentikan oleh pengurus apabila;

  1. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  2. Melanggar peraturan Perundang-undangan Negara yang telah mempunyai ketetapan hukum.

Tata cara pemberhentian anggota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB VI
JENJANG DAN KEKUASAAN ORGANISASI

Pasal 18
JENJANG ORGANISASI

Jenjang Organisasi RAPI meliputi :

  1. Organisasi tingkat Nasional, meliputi seluruh wilayah NKRI.
  2. Organisasi tingkat Daerah, meliputi satu provinsi.
  3. Organisasi tingkat Wilayah, meliputi satu kabupaten/kota atau lebih.
  4. Organisasi tingkat Lokal, meliputi satu kecamatan atau lebih.
  5. Provinsi Papua dan Papua Barat, organisasi tingkat Lokal terdiri dari satu distrik atau lebih.

Tata cara pembentukkan dan penyebutan tingkat organisasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 19
HIRARKI TATA PERATURAN

Hirarki tata peraturan merupakan jenjang peraturan dalam tatanan Organisasi RAPI, yakni;

  1. Anggaran Dasar.
  2. Anggaran Rumah Tangga.
  3. Peraturan Organisasi RAPI.
  4. Peraturan RAPI Daerah.
  5. Peraturan RAPI Wilayah.
  6. Peraturan RAPI Lokal.

Peraturan pada jenjang urutan dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya.

Pasal 20
ANGGARAN DASAR

  1. Anggaran Dasar merupakan keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan organisasi dan hubungan antara organisasi dengan para anggotanya, untuk terselenggaranya tertib organisasi.
  2. Anggaran Dasar berfungsi sebagai dasar atau sumber peraturan/ hukum dalam organisasi.

Pasal 21
ANGGARAN RUMAH TANGGA

  1. Anggaran Rumah Tangga merupakan perincian pelaksanaan Anggaran Dasar.
  2. Anggaran Rumah Tangga berfungsi menerangkan hal-hal yang belum spesifik pada Anggaran Dasar atau yang tidak diterangkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 22
PERATURAN ORGANISASI

  1. Peraturan Organisasi merupakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta penjabaran dan penjelasan dari AD dan ART.
  2. Peraturan Organisasi  dapat  merupakan  inisiatif  dari  Dewan  Penasihat  dan Pengurus Nasional/ Pengurus Daerah, sesuai dengan kebutuhan organisasi RAPI yang dikaji dan dibahas pada Rakernas atau Rapimnas.
  3. Peraturan Organisasi  wajib  dipatuhi  dan  dijalani  oleh  setiap  anggota  dan Pengurus Organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga dan sejalan dengan Visi-Misi RAPI, serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Ketetapan Musyawarah Nasional.

Pasal 23
PERATURAN RAPI DAERAH

  1. Peraturan RAPI Daerah merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Pengurus Daerah, dan tidak bertentangan dengan AD, ART serta Peraturan Organisasi RAPI.
  2. Peraturan RAPI  Daerah  dapat  merupakan  inisiatif  dari  Pengurus  Daerah/ Pengurus Wilayah, sesuai dengan kebutuhan organisasi di tingkat Daerah yang dikaji dan dibahas pada Rapat Kerja Daerah atau Rapat Pimpinan Daerah.
  3. Peraturan RAPI Daerah wajib dipatuhi dan dijalani oleh setiap anggota dan Pengurus Organisasi RAPI Daerah, sejalan dengan Visi-Misi RAPI, serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Ketetapan Musyawarah Daerah.

Pasal 24
PERATURAN RAPI WILAYAH

  1. Peraturan RAPI Wilayah merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Pengurus Wilayah, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi RAPI dan juga Peraturan RAPI Daerah.
  2. Peraturan RAPI  Wilayah  dapat  merupakan  inisiatif  dari  Pengurus  Wilayah/ Pengurus Lokal, sesuai dengan kebutuhan organisasi di tingkat Wilayah yang dikaji dan dibahas pada Rapat Kerja Wilayah atau Rapat Pimpinan Wilayah.
  3. Peraturan RAPI Wilayah wajib dipatuhi dan dijalani oleh setiap anggota dan Pengurus Organisasi RAPI Wilayah, sejalan dengan Visi-Misi RAPI, serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Ketetapan Musyawarah Wilayah.

Pasal 25
PERATURAN RAPI LOKAL

  1. Peraturan RAPI  Lokal  merupakan  peraturan  yang  diterbitkan  oleh  Pengurus Lokal, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi RAPI dan juga Peraturan Daerah maupun Peraturan Wilayah.
  2. Peraturan RAPI Lokal dapat merupakan inisiatif dari Pengurus Lokal/ Anggota, sesuai dengan kebutuhan organisasi di tingkat Lokal yang dikaji dan dibahas pada Rapat Kerja Lokal atau Rapat Anggota.
  3. Peraturan RAPI  Lokal  wajib  dipatuhi  dan  dijalani  oleh  setiap  anggota  dan Pengurus Organisasi RAPI Lokal, sejalan dengan Visi-Misi RAPI, serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Ketetapan Musyawarah Lokal.

BAB VII
KEPENGURUSAN

Pasal 26
KEPENGURUSAN

  1. Kepengurusan RAPI merupakan kesatuan pengurus yang bertanggung jawab untuk menjalankan Organisasi RAPI.
  2. Kepengurusan RAPI terdiri atas;
    • Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi (DPPO).
    • Pengurus.

Pasal 27
JENIS KEPENGURUSAN

  1. Kepengurusan Definitif;
    1. Kepengurusan hasil musyawarah.
    2. Kepengurusan pergantian antar waktu.
  2. Kepengurusan Sementara.

Pasal 28
KEPENGURUSAN HASIL MUSYAWARAH

  1. Kepengurusan Definitif hasil musyawarah merupakan kepengurusan yang terpilih melalui musyawarah dan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.
  2. Kepengurusan Definitif  RAPI  Nasional  dilantik  oleh  Ketua  Sidang  Paripurna Musyawarah Nasional.
  3. Kepengurusan Definif RAPI Daerah/Wilayah/Lokal dilantik oleh Pengurus RAPI setingkat di atasnya.

Pasal 29
KEPENGURUSAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU

  1. Kepengurusan Definitif Pergantian Antar Waktu merupakan kepengurusan yang terpilih melalui rapat pengurus dan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.
  2. Pergantian Pengurus Antar Waktu (PAW) dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi, berupa pengisian jabatan kosong, mutasi internal, maupun pengangkatan dalam jabatan.
  3. Pergantian Pengurus  Antar  Waktu  (PAW)  yang  dimaksud  adalah  Pengurus Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal selain Ketua Umum dan Ketua.
  4. Susunan Pengurus  Antar  Waktu  yang  merupakan  hasil  rapat  Pengurus Daerah/Wilayah/Lokal dilaporkan kepada DPPO dan pengurus setingkat diatasnya untuk mendapatkan Surat Keputusan.
  5. Susunan Pengurus Nasional Pergantian Antar Waktu yang merupakan hasil rapat Pengurus Nasional dilaporkan kepada DPPON dan disahkan oleh Pengurus Nasional dan dikukuhkan oleh Pemerintah cq Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Tata cara pergantian pengurus antar waktu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 30
KEPENGURUSAN SEMENTARA

  1. Kepengurusan Sementara adalah kepengurusan yang dibentuk apabila;
    • Kepengurusan Definitif telah habis masa baktinya dan tidak dapat menyelenggarakan musyawarah.
    • Kepengurusan yang dibentuk untuk Daerah/Wilayah/Lokal pemekaran.
  2. Kepengurusan Sementara Nasional adalah kepengurusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan setelah dilakukan Rapat Pimpinan Nasional. Rapat Pimpinan dimaksud diselenggarakan atas inisiatif 3 (tiga) atau lebih Pengurus Daerah.
  3. Kepengurusan Sementara Daerah/Wilayah/Lokal adalah kepengurusan yang ditetapkan dalam Surat Tugas oleh pengurus setingkat di atasnya untuk menjalankan organisasi.
  4. Kepengurusan Sementara bertugas :
    • Mempersiapkan dan melaksanakan musyawarah dalam waktu 3 (tiga) bulan dan hanya dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) kali 3 (tiga) bulan berikutnya.
    • Melakukan pembinaan anggota dan Organisasi RAPI termasuk validasi kepengurusan RAPI di bawahnya.
    • Melaksanakan tugas-tugas administrasi kepengurusan RAPI.
    • Menjalin hubungan kerjasama dengan Pemerintah dan Institusi terkait.

Pasal 31
KEPENGURUSAN DEMISIONER

Kepengurusan Demisioner merupakan kepengurusan yang diambil alih oleh ketua sidang paripurna, setelah Ketua Umum/ Ketua menyampaikan laporan kinerja pengurus dalam musyawarah.

Pasal 32
PEJABAT SEMENTARA (PJS)

  1. Pejabat Sementara (PJS) Ketua Umum/Ketua adalah pengurus organisasi yang ditunjuk oleh Ketua Umum/Ketua dalam bentuk Surat Tugas.
  2. Pejabat Sementara (PJS) Ketua Umum/Ketua bertugas melaksanakan kegiatan rutin Ketua Umum/Ketua hingga kembali aktif.
  3. Pejabat Sementara (PJS) tidak  dapat melakukan  Pergantian  Pengurus  Antar Waktu (PAW) namun memiliki hak suara pada musyawarah satu tingkat diatasnya.

Pasal 33
TINGKAT KEPENGURUSAN

  1. Kepengurusan Nasional.
  2. Kepengurusan Daerah.
  3. Kepengurusan Wilayah.
  4. Kepengurusan Lokal.

Pasal 34
KEPENGURUSAN NASIONAL

  1. Kepengurusan Nasional merupakan kepengurusan yang dipilih melalui Musyawarah Nasional dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
  2. Susunan Kepengurusan Nasional terdiri dari :
    • Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional (DPPON)
      Sekretaris Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional adalah Sekretaris Umum.
    • Pengurus;
      • Ketua Umum
      • Ketua I
      • Ketua II
      • Ketua III
      • Sekretaris Umum
      • Sekretaris I
      • Sekretaris II
      • Sekretaris III
      • Bendahara Umum
      • Bendahara I
      • Bendahara II
    •  Departemen;
      • Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
      • Departemen Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga.
      • Departemen Hukum, Inovasi Organisasi, Penelitian dan Pengembangan.
  3. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional (DPPON) bersifat kolektif, paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas para pakar yang ahli dibidangnya.
  4. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional;
    • Mengawasi, memberi masukan serta mengingatkan Ketua Umum dan Pengurus Nasional dalam melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional.
    • Memberikan umpan balik atas laporan kegiatan dan pelaksanaan program kerja Pengurus Nasional secara tertulis.
    • Melakukan pengawasan dan audit keuangan Organisasi RAPI Nasional.
    • Membantu penyelesaian perselisihan dan sengketa internal organisasi. Hasil keputusannya bersifat final dan mengikat.
  5. Tugas Pengurus Nasional adalah :
    • Mengelola Organisasi RAPI.
    • Melaksanakan hasil musyawarah dan keputusan rapat-rapat nasional.
    • Mengambil alih kebijakan Pengurus Daerah apabila yang bersangkutan tidak dapat mengambil keputusan dan/atau tidak aktif.
    • Mempersiapkan dan menyelenggarakan Musyawarah Nasional 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa baktinya.
    • Memimpin Musyawarah Nasional sampai terbentuknya pimpinan sidang paripurna definitif.
  6. Kepengurusan Nasional  berwenang  membuat  dan  menetapkan  kebijakan  dan Peraturan Organisasi RAPI berdasar atas hasil keputusan Musyawarah Nasional.
  7. Pengurus Nasional dapat membentuk Satuan Tugas RAPI yang dijelaskan pada pasal tersendiri serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
  8. Pengurus Nasional berkewajiban :
    • Mengesahkan dan melantik Pengurus Daerah hasil Musyawarah Daerah.
    • Melakukan pembinaan kepada Pengurus Daerah.
    • Mempertanggungjawabkan kebijakan, kegiatan dan keuangan organisasi yang dilakukan selama masa jabatannya pada Musyawarah Nasional.
  9. Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari Koordinator dan Anggota, dibawah tanggungjawab Ketua I, bertugas untuk;
    1. Meningkatkan kinerja Pengurus Organisasi.
    2. Meningkatkan sumber daya organisasi secara berjenjang dan berkelanjutan.
    3. Meningkatkan validitas organisasi secara struktural.
    4. Meningkatkan peran organisasi secara internal dan eksternal.
    5. Meningkatkan kemandirian, profesionalisme dan independensi organisasi.
    6. Melaksanakan pelatihan-pelatihan.
  10. Departemen Pengabdian Masyarakat dan Koordinasi Antar Lembaga yang terdiri dari Koordinator dan Anggota, dibawah tanggungjawab Ketua II, bertugas untuk;
    • Menyelenggarakan kegiatan Bantuan Komunikasi.
    • Mengkoordinir Relawan Penanggulangan Bencana.
    • Menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan.
    • Menjalin hubungan antar lembaga.
    • Melakukan penataan dan pemantauan spektrum Frekuensi.
    • Mengelola Satgas RAPI; Satgaskom, Satgas TRC-IKB, RAPI Riders dan Satgas Bantuan Sosial.
  11. Departemen Hukum, Inovasi,  Penelitian  dan  Pengembangan  yang  terdiri  dari Koordinator dan Anggota, dibawah tanggungjawab Ketua III, bertugas untuk:
    • Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi;
    • Mengkaji peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi yang berlaku untuk kemudian merekomendasikan perubahan;
    • Menyusun kurikulum serta materi Bimbingan Teknis, Bimbingan Organisasi dan Pelatihan;
    • Mengembangkan dan mengatur jaring komunikasi radio termasuk penggunaan Radio over Internet Protocol (RoIP).

Pasal 35
KEPENGURUSAN DAERAH

  1. Kepengurusan Daerah merupakan kepengurusan yang terpilih melalui Musyawarah Daerah dengan masa jabatan selama-lamanya 5 (lima) tahun terhitung sejak Musyawarah Daerah tersebut berlangsung.
  2. Kepengurusan Daerah dapat dibentuk jika jumlah anggota RAPI yang valid keanggotaannya sekurang-kurangnya berjumlah 60 (enam puluh) orang.
  3. Susunan Kepengurusan Daerah terdiri dari;
    • Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Daerah (DPPOD).
      Sekretaris Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Daerah adalah Sekretaris Daerah.
    •  Pengurus;
      • Ketua
      • Wakil Ketua I
      • Wakil Ketua II
      • Sekretaris
      • Wakil Sekretaris
      • Bendahara
      • Wakil Bendahara
    •  Biro;
      • Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
      • Biro Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga.
      • Biro Hukum, Inovasi Organisasi, Penelitian dan Pengembangan.
  4. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Daerah (DPPOD) bersifat kolektif, paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas para pakar yang ahli dibidangnya.
  5. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Daerah;
    • Mengawasi, memberi masukan serta mengingatkan Ketua dan Pengurus Daerah dalam melaksanakan keputusan Musyawarah Daerah.
    • Memberikan umpan balik atas laporan kegiatan dan pelaksanaan program kerja Pengurus Daerah secara tertulis.
    • Melakukan pengawasan dan audit keuangan Organisasi RAPI Daerah.
    • Membantu penyelesaian perselisihan dan sengketa internal organisasi. Hasil keputusannya bersifat final dan mengikat.
  6. Tugas Pengurus Daerah adalah :
    • Mengelola Organisasi RAPI.
    • Melaksanakan hasil musyawarah dan keputusan rapat-rapat daerah.
    • Mengambil alih kebijakan Pengurus Wilayah apabila yang bersangkutan tidak dapat mengambil keputusan dan/atau tidak aktif.
    • Mempersiapkan dan menyelenggarakan Musyawarah Daerah 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa baktinya.
    • Memimpin Musyawarah Daerah sampai terbentuknya pimpinan sidang paripurna definitif.
  7. Kepengurusan Daerah  berwenang  membuat  dan  menetapkan  kebijakan  dan Peraturan Daerah berdasar atas hasil keputusan Musyawarah Daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan diatasnya.
  8. Pengurus Daerah dapat membentuk Satuan Tugas RAPI yang dijelaskan tersendiri pada pasal dalam ART serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
  9. Pengurus Daerah berkewajiban :
    • Mempertanggungjawabkan kebijakan, kegiatan dan keuangan organisasi yang dilakukan selama masa jabatannya pada Musyawarah Daerah.
    • Melakukan pembinaan kepada Pengurus Wilayah.
    • Mengesahkan dan melantik Pengurus Wilayah hasil Musyawarah Wilayah.
    • Memberikan laporan dan saran atas berbagai pelatihan yang diselenggarakan kepada kepengurusan setingkat diatasnya.
  10. Biro Organisasi dan  Sumber  Daya  Manusia  yang  terdiri  dari  Koordinator  dan Anggota, dibawah tanggungjawab Wakil Ketua I, bertugas untuk;
    • Meningkatkan kinerja Pengurus Organisasi.
    • Meningkatkan sumber daya organisasi secara berjenjang dan berkelanjutan.
    • Meningkatkan validitas organisasi secara struktural.
    • Meningkatkan peran organisasi secara internal dan eksternal.
    • Meningkatkan kemandirian, profesionalisme dan independensi organisasi.
    • Melaksanakan pelatihan-pelatihan.
  11. Biro Pengabdian Masyarakat  dan  Koordinasi  Antar  Lembaga  yang  terdiri  dari Koordinator dan Anggota, dibawah tanggungjawab Wakil Ketua II, bertugas untuk;
    • Menyelenggarakan kegiatan Bantuan Komunikasi.
    • Mengkoordinir Relawan Penanggulangan Bencana.
    • Menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan.
    • Menjalin hubungan antar lembaga.
    • Melakukan penataan dan pemantauan spektrum Frekuensi.
    • Mengelola Satgas RAPI; Satgaskom, Satgas TRC-IKB, RAPI Riders dan Satgas Bantuan Sosial.
  12. Biro Hukum, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari Koordinator dan Anggota, dibawah tanggungjawab Wakil Ketua II, bertugas untuk;
    • Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi.
    • Mengembangkan dan mengatur jaring komunikasi radio termasuk penggunaan Radio over Internet Protocol (RoIP).

Pasal 36
KEPENGURUSAN WILAYAH

  1. Kepengurusan Wilayah merupakan kepengurusan yang terpilih melalui Musyawarah Wilayah dengan masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun terhitung sejak Musyawarah Wilayah tersebut berlangsung.
  2. Kepengurusan Wilayah dapat dibentuk jika jumlah anggota RAPI yang valid keanggotaannya sekurang-kurangnya berjumlah 30 (tiga puluh) orang.
  3. Susunan Pengurus Wilayah terdiri dari:
    • Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Wilayah (DPPOW).
      Sekretaris Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Wilayah adalah Sekretaris Wilayah.
    •  Pengurus;
      • Ketua
      • Wakil Ketua I
      • Wakil Ketua II
      • Sekretaris
      • Wakil Sekretaris
      • Bendahara
      • Wakil Bendahara
    •  Bagian;
      • Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
      • Bagian Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga.
      • Bagian Hukum, Inovasi Organisasi, Penelitian dan Pengembangan.
  4. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Wilayah (DPPOW) bersifat kolektif, paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas para pakar yang ahli dibidangnya.
  5. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Wilayah;
    • Mengawasi, memberi  masukan  serta  mengingatkan  Ketua  dan  Pengurus Wilayah dalam melaksanakan keputusan Musyawarah Wilayah.
    • Memberikan umpan balik atas laporan kegiatan dan pelaksanaan program kerja Pengurus Wilayah secara tertulis.
    • Melakukan pengawasan dan audit keuangan Organisasi RAPI Wilayah.
    • Membantu penyelesaian perselisihan dan sengketa internal organisasi. Hasil keputusannya bersifat final dan mengikat.
  6. Tugas Pengurus Wilayah adalah :
    • Mengelola Organisasi RAPI.
    • Melaksanakan hasil musyawarah dan keputusan rapat-rapat wilayah.
    • Mengambil alih kebijakan  Pengurus  Lokal  apabila yang  bersangkutan  tidak dapat mengambil keputusan dan/atau tidak aktif.
    • Mempersiapkan dan menyelenggarakan Musyawarah Wilayah 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa baktinya
    • Memimpin Musyawarah Wilayah sampai terbentuknya pimpinan sidang paripurna definitif.
  7. Kepengurusan Wilayah  berwenang  membuat  dan  menetapkan  kebijakan  dan Peraturan Wilayah berdasar atas hasil keputusan Musyawarah Wilayah yang tidak bertentangan dengan Peraturan diatasnya.
  8. Pengurus Wilayah dapat membentuk Satuan Tugas RAPI yang dijelaskan tersendiri pada pasal dalam ART serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
  9. Pengurus Wilayah berkewajiban :
    • Mempertanggungjawabkan kebijakan, kegiatan dan keuangan organisasi yang dilakukan selama masa jabatannya pada Musyawarah Wilayah.
    • Melakukan pembinaan kepada Pengurus Lokal.
    • Mengesahkan dan melantik Pengurus Lokal hasil Musyawarah Lokal.
    • Memberikan laporan dan saran atas berbagai pelatihan yang diselenggarakan kepada kepengurusan setingkat diatasnya.
  10. Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari Koordinator dan Anggota, dibawah tanggungjawab Wakil Ketua I, bertugas untuk;
    • Meningkatkan kinerja Pengurus Organisasi.
    • Meningkatkan sumber daya organisasi secara berjenjang dan berkelanjutan.
    • Meningkatkan validitas organisasi secara struktural.
    • Meningkatkan peran organisasi secara internal dan eksternal.
    • Meningkatkan kemandirian, profesionalisme dan independensi organisasi.
    • Melaksanakan pelatihan-pelatihan.
  11. Bagian Pengabdian Masyarakat dan Koordinasi Antar Lembaga yang terdiri dari Koordinator dan Anggota, dibawah tanggungjawab Wakil Ketua II, bertugas untuk;
    • Menyelenggarakan kegiatan Bantuan Komunikasi.
    • Mengkoordinir Relawan Penanggulangan Bencana.
    • Menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan.
    • Menjalin hubungan antar lembaga.
    • Melakukan penataan dan pemantauan spektrum Frekuensi.
    • Mengelola Satgas RAPI; Satgaskom, Satgas TRC-IKB, RAPI Riders dan Satgas Bantuan Sosial.
  12. Bagian Hukum, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari Koordinator dan Anggota, dibawah tanggungjawab Wakil Ketua II, bertugas untuk;
    • Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi.
    • Mengembangkan dan mengatur jaring komunikasi radio termasuk penggunaan Radio over Internet Protocol (RoIP).

Pasal 37
KEPENGURUSAN LOKAL

  1. Kepengurusan Lokal merupakan kepengurusan yang terpilih melalui Musyawarah Lokal dengan masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun terhitung sejak Musyawarah Lokal tersebut berlangsung.
  2. Kepengurusan Lokal dapat dibentuk jika jumlah anggota RAPI yang valid keanggotaannya sekurang-kurangnya berjumlah 15 (lima belas) orang.
  3. Susunan Kepengurusan Lokal terdiri dari;
    • Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Lokal (DPPOL).
      Sekretaris Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Lokal  adalah Sekretaris Lokal.
    •  Pengurus;
      • Ketua
      • Wakil Ketua
      • Sekretaris
      • Bendahara
    •  Seksi;
      • Seksi Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
      • Seksi Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga.
      • Seksi Hukum, Inovasi Organisasi, Penelitian dan Pengembangan.
  4. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Lokal (DPPOL) bersifat kolektif, paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas para pakar yang ahli dibidangnya.
  5. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Lokal;
    • Mengawasi, memberi masukan serta mengingatkan Ketua dan Pengurus Lokal dalam melaksanakan keputusan Musyawarah Lokal.
    • Memberikan umpan balik atas laporan kegiatan dan pelaksanaan program kerja Pengurus Lokal secara tertulis.
    • Melakukan pengawasan dan audit keuangan Organisasi RAPI Lokal.
    • Membantu penyelesaian perselisihan dan sengketa internal organisasi. Hasil keputusannya bersifat final dan mengikat.
  6. Tugas Pengurus Lokal adalah :
    • Mengelola Organisasi RAPI.
    • Melaksanakan hasil musyawarah dan keputusan rapat-rapat lokal.
    • Memimpin Musyawarah Lokal sampai terbentuknya pimpinan sidang paripurna definitif.
    • Mempersiapkan dan menyelenggarakan Musyawarah Lokal 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa baktinya.
  7. Kepengurusan Lokal  berwenang  membuat  dan  menetapkan  kebijakan  dan Peraturan Organisasi Lokal berdasar atas hasil keputusan Musyawarah Lokal yang tidak bertentangan dengan Peraturan diatasnya.
  8. Pengurus Lokal berkewajiban;
    • Mempertanggungjawabkan kebijakan, kegiatan dan keuangan organisasi yang dilakukan selama masa jabatannya pada Musyawarah Lokal.
    • Melakukan pembinaan kepada Anggota.
    • Memberikan laporan dan saran atas berbagai pelatihan yang diselenggarakan kepada kepengurusan setingkat diatasnya.
  9. Seksi Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari Koordinator dan Anggota, dibawah tanggungjawab Ketua, bertugas untuk;
    • Meningkatkan kinerja Pengurus Organisasi.
    • Meningkatkan sumber daya organisasi secara berjenjang dan berkelanjutan.
    • Meningkatkan validitas organisasi secara struktural.
    • Meningkatkan peran organisasi secara internal dan eksternal.
    • Meningkatkan kemandirian, profesionalisme dan independensi organisasi.
    • Melaksanakan pelatihan-pelatihan.
  10. Seksi Pengabdian Masyarakat dan Koordinasi Antar Lembaga yang terdiri dari Koordinator dan Anggota, dibawah tanggungjawab Ketua, bertugas untuk;
    • Menyelenggarakan kegiatan Bantuan Komunikasi.
    • Mengkoordinir Relawan Penanggulangan Bencana.
    • Menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan.
    • Menjalin hubungan antar lembaga.
    • Melakukan penataan dan pemantauan spektrum Frekuensi.
    • Mengelola Satgas RAPI; Satgaskom, Satgas TRC-IKB, RAPI Riders dan Satgas Bantuan Sosial.
  11. Seksi Hukum, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari Koordinator dan Anggota, dibawah tanggungjawab Ketua, bertugas untuk mengembangkan dan mengatur jaring komunikasi radio termasuk penggunaan Radio over Internet Protocol (RoIP).

BAB VIII
PERSYARATAN, PEMILIHAN, PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN PENGURUS

Pasal 38
PERSYARATAN PENGURUS

  1. Persyaratan umum pengurus;
    • Anggota RAPI aktif dibuktikan dengan KTA yang masih valid masa berlakunya.
    • Tidak menjadi pengurus organisasi sejenis.
    • Berkomitmen kuat, sanggup dan rela berkorban menjalankan organisasi RAPI untuk mencapai Visi dan Misi Organisasi.
    • Mampu berorganisasi, bekerjasama dengan sesama pengurus serta bertanggungjawab atas jabatannya.
    • Mematuhi regulasi dan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi RAPI.
    • Bersedia menjadi pengurus yang dinyatakan secara tertulis.
  2. Persyaratan Ketua Umum;
    • Memenuhi persyaratan umum sebagai pengurus.
    • Pernah menjadi  Pengurus  RAPI,  minimal  1  (satu)  periode  Kepengurusan Nasional atau Daerah.
    • Bersedia bertempat tinggal di lbu Kota Negara atau Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi selama periode kepengurusannya.
    • Berwawasan nasional, dan siap mengabdi selama 1 (satu) periode kepengurusan.
    • Dapat dipilih kembali maksimal dua periode berturut – turut.
  3. Persyaratan Ketua Daerah/Wilayah/Lokal;
    • Memenuhi persyaratan umum pengurus.
    • Bersedia bertempat tinggal di Daerah/Wilayah/Lokal kerjanya selama periode kepengurusannya.
    • Dapat dipilih untuk masa jabatan 2 (dua) kali berturut-turut dan dapat dipilih kembali setelah berselang minimal satu kali masa jabatan.
  4. Persyaratan Ketua  Dewan  Pengawas  dan  Penasehat  Organisasi  Nasional/ Daerah/ Wilayah/ Lokal;
    • Memenuhi persyaratan umum pengurus.
    • Bersedia bertempat tinggal di Daerah/Wilayah/Lokal kerjanya selama periode kepengurusannya.
    • Berwawasan nasional.
    • Seorang organisatoris dengan latar belakang pendidikan atau praktisi dalam bidang Hukum/ Ekonomi/ Auditor/ Tehnik/ Manajemen/ TNI/ Polri atau Purnawirawan.
    • Dapat dipilih kembali maksimal dua periode berturut – turut dan dapat dipilih kembali setelah berselang minimal satu kali masa jabatan.
    • Kriteria Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi, untuk Daerah/Wilayah/Lokal tertentu dapat menyesuaikan pada kemampuan dan ketersediaan sumber daya manusia pada tingkat masing-masing institusi.

Bagi Daerah/Wilayah/Lokal yang belum memungkinkan jumlah anggotanya untuk membentuk satu kepengurusan akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 39
PEMILIHAN KEPENGURUSAN

  1. Pemilihan kepengurusan dilakukan pada musyawarah.
  2. Kepengurusan terdiri atas Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi (DPPO) serta Pengurus.
  3. Pemilihan Ketua Umum RAPI Nasional/Ketua Daerah/Ketua Wilayah/Ketua Lokal dilakukan pada musyawarah dan penyusunan pengurus dilakukan oleh Formatur.
  4. Formatur adalah suatu tim yang dibentuk untuk membantu Ketua Umum/ Ketua terpilih dalam menyusun kepengurusan dan melibatkan pengurus demisioner dengan mempertimbangkan kesediaan, kemampuan dan rekomendasi dari pengurus calon yang bersangkutan. Formatur terdiri atas :
    1. Ketua Umum/ Ketua terpilih.
    2. Ketua Sidang Paripurna.
    3. Perwakilan Pengurus Demisioner sebanyak 1 (satu) orang.
    4. Peserta Utusan musyawarah yang dipilih dan ditugaskan oleh musyawarah sebanyak dua, empat atau enam orang.
  5. Tata cara pemilihan ketua dan penyusunan pengurus diatur dalam tata tertib sidang yang ditetapkan pada sidang musyawarah.

Tata cara musyawarah dijelaskan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 40
PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN KEPENGURUSAN

  1. Pembentukan kepengurusan dilakukan secara bertingkat, kecuali dalam hal-hal khusus dan mendesak dapat ditetapkan oleh pengurus satu tingkat diatasnya.
  2. Kepengurusan Lokal, dibentuk melalui Musyawarah Lokal dan disahkan oleh Pengurus Wilayah.
  3. Kepengurusan Wilayah, dibentuk melalui Musyawarah Wilayah dan disahkan oleh Pengurus Daerah.
  4. Kepengurusan Daerah, dibentuk melalui Musyawarah Daerah dan disahkan oleh Pengurus Nasional.
  5. Kepengurusan Nasional, dibentuk dan disahkan melalui Musyawarah Nasional serta ditetapkan dengan Surat Keputusan yang disahkan oleh Pimpinan Sidang Paripurna Tetap dan dikukuhkan oleh Pemerintah cq Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Pasal 41
PEMBINAAN PENGURUS

  1. Pengurus Nasional  membina  Pengurus  Daerah,  Pengurus  Daerah  membina Pengurus Wilayah, Pengurus Wilayah membina Pengurus Lokal, dan Pengurus Lokal membina Anggota.
  2. Departemen pada Pengurus Nasional memberikan supervisi atas pelaksanaan tugas kepala Biro pada Pengurus Daerah, demikian seterusnya secara berurutan sampai tingkat Lokal.
  3. Penyelenggaraan bimbingan manajemen organisasi untuk Pengurus dan calon Pengurus (kaderisasi), dilaksanakan secara terjadwal mulai tingkat Lokal, Wilayah, Daerah, dan Nasional.
  4. Laporan kegiatan secara berkala dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tujuan untuk pembinaan organisasi.

Tata cara penyelenggaraan bimbingan manajemen organisasi (kaderisasi) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 42
PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pengurus Nasional/Daerah/Wilayah mempunyai wewenang untuk memberhentikan Ketua setingkat dibawahnya apabila secara nyata dan sengaja melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga, melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 43
JABATAN RANGKAP

  1. Dalam struktur organisasi RAPI tidak dibenarkan jabatan rangkap bagi Ketua Umum, Ketua dan Pengurus.
  2. Jabatan rangkap bagi seorang Ketua Umum/Daerah/Wilayah/Lokal yang dipilih dalam musyawarah, maka wajib baginya melaksanakan Musyawarah Luar Biasa paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan sebagai pengurus baru, dan hanya dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) kali 3 (tiga) bulan berikutnya.
  3. Jabatan rangkap bagi seorang pengurus selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah mendapat Surat Keputusan untuk menduduki jabatan baru, wajib menyerahkan jabatan lama kepada Ketua dengan berita acara serah terima.

Pasal 44
BERHALANGAN TETAP

  1. Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah:
    1. Meninggal dunia.
    2. Pindah domisili ke luar daerah/ wilayah/ lokal kerjanya.
    3. Tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya atau tidak aktif sehingga mengakibatkan terganggu jalannya organisasi.
  2. Ketua Umum/Daerah/Wilayah/Lokal yang dipilih dalam musyawarah berhalangan tetap, maka wajib dilakukan pergantian melalui Musyawarah Luar Biasa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, dan hanya dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) kali 3 (tiga) bulan berikutnya.

BAB IX
SATUAN TUGAS RAPI

Pasal 45
SATUAN TUGAS RAPI

Satuan Tugas RAPI untuk kemudian disingkat menjadi Satgas RAPI terdiri dari;

  1. Satuan Tugas Komunikasi disingkat Satgaskom.
  2. Tim Reaksi Cepat Informasi dan Komunikasi Bencana disingkat TRC-IKB.
  3. RAPI Riders.
  4. Satuan Tugas Bantuan Sosial disingkat Satgas Bansos.

Pembentukkan dan Operasional Satgas RAPI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB X
MUSYAWARAH ORGANISASI

Pasal 46
JENIS MUSYAWARAH

  1. Musyawarah Nasional.
  2. Musyawarah Daerah.
  3. Musyawarah Wilayah.
  4. Musyawarah Lokal.
  5. Musyawarah Luar Biasa.

Pasal 47
MUSYAWARAH NASIONAL

  1. Musyawarah Nasional merupakan forum kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan Organisasi RAPI yang diselenggarakan oleh Pengurus Nasional sekali dalam 5 (lima) tahun.
  2. Musyawarah Nasional dinilai sah jika dihadiri oleh ½ (setengah) dari jumlah Pengurus Daerah Definitif ditambah 1 (satu).
  3. Musyawarah Nasional dipimpin oleh Pimpinan Sidang Paripurna yang dipilih dalam Musyawarah Nasional.
  4. Wewenang Musyawarah Nasional;
    • Mengadakan penilaian terhadap Laporan Kinerja Pengurus Nasional.
    • Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
    • Menetapkan Program Kerja Nasional.
    • Memilih Ketua Umum.
    • Memilih Ketua DPPON.
  5. Keputusan Musyawarah Nasional diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat, dan bila tidak tercapai mufakat, maka keputusan didasarkan pada pemungutan suara terbanyak.
  6. Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari;
    • Utusan sebanyak 3 (tiga) orang Pengurus Daerah yang Definitif.
    • Peninjau sebanyak 3 (tiga) orang Pengurus Daerah dan atau Pengurus Wilayah yang Definitif.
    • Pengurus Nasional.
    • Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional (DPPON).
    • Undangan

Pasal 48
MUSYAWARAH DAERAH

  1. Musyawarah Daerah merupakan forum kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan Organisasi RAPI Daerah yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah sekali dalam 5 (lima) tahun.
  2. Musyawarah Daerah dinilai sah jika dihadiri oleh ½ (setengah) dari jumlah Pengurus Wilayah Definitif ditambah 1 (satu).
  3. Musyawarah Daerah dipimpin oleh Pimpinan Sidang Paripurna yang dipilih dalam Musyawarah Daerah.
  4. Wewenang Musyawarah Daerah:
    • Mengadakan penilaian terhadap Laporan Kinerja Pengurus Daerah.
    • Menetapkan Program Kerja Daerah, yang merupakan penjabaran Program Kerja Nasional.
    • Memilih Ketua Daerah.
    • Memilih Ketua DPPOD.
  5. Keputusan Musyawarah Daerah diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat dan bila tidak tercapai mufakat, maka keputusan didasarkan pada pemungutan suara terbanyak.
  6. Peserta Musyawarah Daerah terdiri dari;
    • Utusan sebanyak 3 (tiga) orang Pengurus Wilayah yang Definitif.
    • Peninjau sebanyak 3 (tiga) orang Pengurus Wilayah dan atau Lokal yang Definitif.
    • Pengurus Daerah.
    • Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Daerah (DPPOD).
    • Pengurus Nasional.
    • Undangam
  7. Bagi Daerah  yang  belum  memiliki  Wilayah,  Musyawarah  Daerah  adalah Musyawarah Anggota Daerah.

Pasal 49
MUSYAWARAH WILAYAH

  1. Musyawarah Wilayah merupakan forum kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan Organisasi RAPI Wilayah yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah sekali dalam 4 (empat) tahun.
  2. Musyawarah Wilayah dinilai sah jika dihadiri oleh ½ (setengah) dari jumlah Pengurus Lokal Definitif ditambah 1 (satu).
  3. Musyawarah Wilayah dipimpin oleh Pimpinan Sidang Paripurna yang dipilih dalam Musyawarah Wilayah.
  4. Wewenang Musyawarah Wilayah :
    • Mengadakan Penilaian terhadap Laporan Kinerja Pengurus Wilayah.
    • Menetapkan Program Kerja Wilayah, yang merupakan penjabaran program Kerja Daerah.
    • Memilih Ketua Wilayah.
    • Memilih Ketua DPPOW.
  5. Keputusan Musyawarah Wilayah diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat, dan bila tidak tercapai mufakat, maka keputusan didasarkan pada suara terbanyak.
  6. Peserta Musyawarah Wilayah terdiri dari;
    • Utusan sebanyak 3 (tiga) orang Pengurus Lokal yang Definitif.
    • Peninjau sebanyak 3 (tiga) orang Pengurus Lokal dan atau Anggota.
    • Pengurus Wilayah.
    • Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Wilayah (DPPOW).
    • Pengurus Daerah.
    • Undangan.
  7. Bagi Wilayah  yang  belum  memiliki  Lokal,  Musyawarah  Wilayah  adalah Musyawarah Anggota Wilayah.

Pasal 50
MUSYAWARAH LOKAL

  1. Musyawarah Lokal merupakan forum kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan Organisasi RAPI Lokal yang diselenggarakan oleh Pengurus Lokal sekali dalam 3 (tiga) tahun.
  2. Musyawarah Lokal dinilai sah jika dihadiri oleh ½ (setengah) dari jumlah Anggota ditambah 1 (satu).
  3. Musyawarah Lokal dipimpin oleh Pimpinan Sidang Paripurna yang dipilih dalam Musyawarah Lokal.
  4. Wewenang Musyawarah Lokal :
    • Mengadakan Penilaian terhadap Laporan Kinerja Pengurus Lokal.
    • Menetapkan Program Kerja Lokal, yang merupakan penjabaran program Kerja Wilayah.
    • Memilih Ketua Lokal.
    • Memilih Ketua DPPOL.
  5. Keputusan Musyawarah Lokal diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat, dan bila tidak tercapai mufakat, maka keputusan didasarkan pada suara terbanyak.
  6. Peserta Musyawarah Lokal terdiri dari;
    • Seluruh Anggota Lokal.
    • Pengurus Lokal.
    • Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Lokal (DPPOL).
    • Pengurus Wilayah.
    • Undangan.

Pasal 51
MUSYAWARAH LUAR BIASA

  1. Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan untuk;
    • Mengamandemen Anggaran  Dasar  –  Anggaran  Rumah  Tangga  melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa.
    • Membahas usulan pembubaran Organisasi melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa.
    • Memilih Ketua Umum/Daerah/Wilayah/Lokal yang memiliki jabatan rangkap, berhalangan tetap atau melanggar Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Organisasi atau tidak menjalankan program kerja atau melanggar hukum dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun.
  2. Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan dengan ketentuan;
    • Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan atas usulan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Kepengurusan Daerah yang Definitif dan mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional.
    • Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan atas usulan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Kepengurusan Wilayah yang Definitif dan mendapat persetujuan Pengurus Nasional serta Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Daerah.
    • Musyawarah Wilayah Luar Biasa diselenggarakan atas usulan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Kepengurusan Lokal/Jumlah anggota dan mendapat persetujuan Pengurus Daerah serta Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Wilayah.
    • Musyawarah Lokal Luar Biasa diselenggarakan atas usulan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota dan mendapat persetujuan Pengurus Wilayah serta Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Lokal.

Pasal 52
TATA TERTIB MUSYAWARAH

  1. Tata tertib musyawarah di atur dalam Peraturan Organisasi dan dapat disesuaikan dengan kondisi setempat sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  2. Tata tertib musyawarah selanjutnya disahkan sebagai pedoman yang mengikat pada musyawarah dan rapat yang dilakukan.

BAB XI
RAPAT ORGANISASI

Pasal 53
JENIS RAPAT

  1. Rapat Kerja;
    • Rapat Kerja Nasional.
    • Rapat Kerja Daerah.
    • Rapat Kerja Wilayah.
    • Rapat Kerja Lokal.
  2. Rapat Pimpinan;
    • Rapat Pimpinan Nasional.
    • Rapat Pimpinan Daerah.
    • Rapat Pimpinan Wilayah.
  3. Rapat Anggota.
  4. Rapat Pengurus.
  5. Rapat Koordinasi.

Pasal 54
RAPAT KERJA

  1. Rapat Kerja bertujuan untuk menyusun, menetapkan dan menilai pelaksanaan Program Kerja Pengurus selama periode kepengurusannya.
  2. Rapat Kerja diselenggarakan minimal 1 kali dalam satu periode kepengurusan

Pasal 55
RAPAT KERJA NASIONAL

  1. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Nasional.
  2. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh :
    • Pengurus Nasional.
    • Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional (DPPON).
    • Utusan Pengurus Daerah yang Definitif sebanyak 2 (dua) orang yang mendapatkan mandat dari Ketua.
    • Undangan dan Nara Sumber.

Pasal 56
RAPAT KERJA DAERAH

  1. Rapat Kerja Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Daerah.
  2. Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh:
    • Pengurus Daerah.
    • Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Daerah (DPPOD).
    • Utusan Pengurus Wilayah yang Definitif sebanyak 2 (dua) orang yang mendapatkan mandat dari Ketua.
    • Pengurus Nasional.
    • Undangan dan Nara Sumber.

Pasal 57
RAPAT KERJA WILAYAH

  1. Rapat Kerja Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.
  2. Rapat Kerja Wilayah dihadiri oleh:
    • Pengurus Wilayah.
    • Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Wilayah (DPPOW).
    • Utusan Pengurus Lokal yang Definitif sebanyak 2 (dua) orang yang mendapatkan mandat dari Ketua.
    • Pengurus Daerah.
    • Undangan dan Nara Sumber yang dapat berasal dari Kepengurusan Nasional.

Pasal 58
RAPAT KERJA LOKAL

  1. Rapat Kerja Lokal diselenggarakan oleh Pengurus Lokal.
  2. Rapat Kerja Lokal dihadiri oleh:
    • Pengurus Lokal.
    • Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Lokal (DPPOL).
    • Anggota.
    • Pengurus Wilayah.
    • Undangan dan Nara Sumber yang dapat berasal dari Kepengurusan Daerah

 

Pasal 59
RAPAT PIMPINAN

  1. Rapat Pimpinan bertujuan untuk memecahkan permasalahan Organisasi atau mensosialisasikan kebijakan yang bersifat mendesak.
  2. Rapat Pimpinan juga dapat menetapkan atau merubah Peraturan Organisasi sesuai kebutuhan dan perkembangan Organisasi.
  3. Rapat Pimpinan diselenggarakan minimal satu tahun sekali.

 

Pasal 60
RAPAT PIMPINAN NASIONAL

Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Nasional dan atau atas inisiatif sekurang -kurangnya dari 3 (tiga) Pengurus Daerah dan dihadiri oleh 2/3 jumlah Pengurus Daerah yang Definitif.

Pasal 61
RAPAT PIMPINAN DAERAH

Rapat Pimpinan Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Daerah dan atau atas inisiatif sekurang -kurangnya dari 3 (tiga) Pengurus Wilayah dan dihadiri oleh 2/3 jumlah Pengurus Wilayah yang Definitif.

Pasal 62
RAPAT PIMPINAN WILAYAH

Rapat Pimpinan Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah dan atau atas inisiatif sekurang-kurangnya dari 3 (tiga) Pengurus Lokal dan dihadiri oleh 2/3 jumlah Pengurus Lokal yang Definitif.

Pasal 63
RAPAT ANGGOTA

  1. Rapat Anggota bertujuan untuk memecahkan permasalahan Organisasi atau mensosialisasikan kebijakan yang bersifat mendesak.
  2. Rapat Anggota  diselenggarakan  oleh  Pengurus  Lokal  dan  atau  atas  inisiatif Pengurus Lokal dan dihadiri oleh Pengurus dan Anggota.
  3. Rapat Anggota minimal diselenggarakan satu tahun sekali.

Pasal 64
RAPAT PENGURUS

  1. Rapat Pengurus bertujuan untuk membahas persoalan kepengurusan, rencana kegiatan dan pembuatan laporan pengurus.
  2. Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali, dihadiri oleh Pengurus dan Dewan Pertimbangan dan Penasehat Organisasi (DPPO).
  3. Rapat Pengurus dapat diselenggarakan setiap waktu atas usulan Pengurus.

Pasal 65
RAPAT KOORDINASI

  1. Rapat Koordinasi bertujuan untuk melakukan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan
  2. Rapat Koordinasi merupakan rapat yang melibatkan beberapa institusi organisasi baik internal maupun di luar RAPI.
  3. Rapat Koordinasi dilaksanakan baik secara vertikal maupun horisontal kepengurusan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 66
TATA TERTIB RAPAT

  1. Tata tertib rapat di atur dalam Peraturan Organisasi dan dapat disesuaikan dengan kondisi setempat sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  2. Tata tertib rapat selanjutnya disahkan sebagai pedoman yang mengikat pada musyawarah dan rapat yang dilakukan.

BAB XII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 67
KEPUTUSAN SUARA TERBANYAK

  1. Keputusan dengan suara terbanyak dilakukan apabila keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tidak tercapai.
  2. Keputusan suara terbanyak diperoleh dengan perhitungan suara dukungan ½ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta/ institusi yang hadir.

Tata cara pengambilan keputusan dengan suara terbanyak di atur lebih lanjut dalam Tata Tertib Musyawarah.

BAB XIII
ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 68
LOGO

  1. Logo merupakan simbol perwujudan persatuan dan kesatuan.
  2. Bentuk :  Logo RAPI berbentuk oval dengan perbandingan ukuran horizontal dan vertikal adalah 2:1
  3. Warna :  Warna garis lingkaran bagian luar berwarna hitam.
    Warna  dasar dalam lingkaran berwarna Lime Green (RGB= 0,255,0), dikelilingi garis hitam.
  4. Tulisan :  Tulisan “RAPI” diletakan pada bagian tengah bagian dalam dengan huruf warna hitam jenis Camaro yang dimodifikasi.
  5. Logo telah didaftarkan ke Direktorat HAKI Kementerian Kumham.
  6. Logo RAPI tidak diperkenankan untuk dimodifikasi.

Pasal 69
BENDERA

  1. Bendera merupakan identitas organisasi.
  2. Warna dasar bendera adalah Putih dengan Logo ”RAPI” diletakkan secara simetris dan proporsional ditengah bendera bertuliskan “RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA”, diletakkan pada bagian bawah logo, dengan jenis huruf Arial Black.
  3. Bendera RAPI mempunyai penggunaan dan bentuk sebagai berikut :
    • Penggunaan di lapangan umum, bentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang kali lebar, 180 cm x 120 cm.
    • Penggunaan di ruangan;
      • Bendera, bentuk empat persegi panjang dengan  ukuran  panjang kali lebar, 150 cm x 100 cm.
      • Pataka, bentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang kali lebar, 150 cm x 100 cm, ditambah identitas daerah atau wilayah atau lokal yang diletakkan di bawah tulisan “RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA”.
    • Penggunaan di atas meja, bentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang kali lebar, 15 cm x 10 cm.
    • Penggunaan di stasiun bergerak, bentuk segi tiga sama kaki dengan ukuran panjang kedua sisi kali lebar, 36 cm x 23 cm.

Penjelasan tentang Bendera diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 70
EMBLEM

  1. Emblem merupakan logo RAPI yang berupa kain, logam dan sebagainya yang ditempatkan pada pakaian seragam.
  2. Emblem RAPI berbentuk oval telur dengan perbandingan ukuran horisontal dan vertikal adalah 2:1.

Penjelasan tentang Emblem diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 71
LAGU MARS

Lagu resmi organisasi adalah, Mars RAPI, ciptaan Didiek W. Soedjarwadi, JZ11AGY.

Pasal 72
PAKAIAN SERAGAM

  1. Pakaian seragam organisasi adalah sarana untuk menumbuhkan kebanggaan korps dan rasa percaya diri, dan pada akhirnya mampu meningkatkan citra organisasi.
  2. Penggunaan pakaian seragam organisasi mampu meningkatkan rasa persatuan serta rasa percaya diri, dan pada akhirnya mampu meningkatkan citra organisasi.
  3. Pakaian seragam terdiri atas:
    • Pakaian Seragam Harian (PSH) dipergunakan pada setiap kegiatan resmi yang bersifat operasional di lapangan.
    • Pakaian Seragam Upacara (PSU) dipergunakan pada setiap kegiatan resmi yang bersifat seremonial.
    • Pakaian Seragam Lapangan (PSL) dipergunakan pada kegiatan di lapangan
    • Pakaian Seragam Batik (PSB) digunakan pada resepsi dan pertemuan silaturahim.

Segala yang berkaitan dengan warna dasar, model, bentuk dan letak pemasangan atribut Pakaian Seragam diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIV
PERBENDAHARAAN DAN ASET ORGANISASI

Pasal 73
KEUANGAN DAN SUMBER DANA

  1. Seluruh dana yang diperoleh organisasi dari berbagai sumber wajib dimanfaatkan hanya untuk membiayai seluruh kegiatan organisasi dan kegiatan sosial yang ditetapkan oleh pengurus.
  2. Keuangan Organisasi diperoleh dari;
    • Uang pangkal anggota, yang disetor pada saat pengajuan izin dan permohonan menjadi anggota organisasi.
    • Iuran anggota, yang disetor pada saat pengajuan permohonan izin baru, pembaruan atau perpanjangan izin.
    • Kontribusi Unit Usaha yang didirikan oleh organisasi.
    • Kontribusi dari mitra kerja Organisasi RAPI.
    • Sumbangan masyarakat dan lembaga yang bermanfaat bagi Organisasi RAPI
    • Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau APBD.
  3. Besaran dana, pembagian dan tata cara pembayaran uang pangkal anggota, diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 74
ASET ORGANISASI

  1. Semua aset Organisasi RAPI harus dan hanya dipergunakan untuk menjalankan kegiatan organisasi serta membiayai kegiatan sosial lainnya dalam upaya mencapai maksud dan tujuan organisasi.
  2. Aset Organisasi harus didata lengkap dan dilaporkan setiap tahun anggaran dalam periode kepengurusan kepada institusi setingkat diatasnya dan setingkat dibawahnya secara berjenjang.
  3. Inventaris, merupakan barang-barang kesekretariatan, perlengkapan upacara, peralatan penunjang kegiatan yang dibeli dengan uang kas organisasi dan atau hibah dari donatur/ simpatisan organisasi.
  4. Aset Organisasi harus dilaporkan dalam Laporan Kinerja Pengurus dan diserahterimakan kepada pengurus yang baru terpilih secara lengkap, terperinci disertai barang-barang inventaris, data potensi serta jaringan kerja, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan.

Pasal 75
PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB

  1. Harta kekayaan organisasi terdiri dari barang bergerak, barang tidak bergerak dan dana keuangan.
  2. Seluruh kekayaan organisasi wajib dikelola dengan administrasi secara tertib dan benar.
  3. Posisi keuangan dan aset organisasi wajib dilaporkan secara berkala dalam Rapat Pimpinan.
  4. Pengurus bertanggung jawab penuh atas tertibnya penyelenggaraan administrasi uang pangkal dan iuran anggota.

Tata cara pengelolaan harta kekayaan organisasi diatur lebih lanjut pada Peraturan Organisasi.

BAB XV
SENGKETA ORGANISASI

Pasal 76
PENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASI

  1. Sengketa Organisasi adalah sengketa yang timbul karena perbedaan penafsiran dan penerapan peraturan dalam organisasi.
  2. Dalam hal terjadi sengketa internal organisasi, organisasi berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Organisasi.
  3. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka organisasi dapat meminta bantuan kepada pemerintah untuk melakukan mediasi atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XVI
PENGESAHAN DAN PENETAPAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 77
PENGESAHAN

Anggaran Rumah Tangga ini disahkan pada Musyawarah Nasional RAPI VII Tahun 2016 di Tagana Training Centre, Sentul, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya akan didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadi perubahan pada Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 78
PENETAPAN

Anggaran Rumah Tangga untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Rapat Paripurna RAPI Nasional di Jakarta, 2 Desember 1980, selanjutnya disempurnakan pada Kongres RAPI I di Solo, tanggal 25 Maret 1984; Kongres RAPI II selaku Munas RAPI II di Cipayung – Bogor, tanggal 29 November 1987; Munas RAPI III di Bandung, tanggal 27 Juni 1993; Munas RAPI IV, tanggal 30 Januari 2000 di Denpasar; dan Munas RAPI V di Ciawi Bogor, tanggal 22 Mei 2005; Munas Ke VI di Balikpapan, tanggal 23 – 25 Juli 2010; Munaslub di Yogyakarta, tanggal 15 – 17 Juli 2011; Munas RAPI VII di Sentul Bogor, tanggal 27 – 29 Mei 2016.

BAB XVII
ATURAN PERALIHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

Pasal 79
ATURAN PERALIHAN

  1. Pada saat  Anggaran  Rumah  Tangga  ini  diberlakukan,  pengurus  Nasional/ Daerah/ Wilayah/ Lokal dapat melakukan penyesuaian dalam kurun waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak Anggaran Rumah Tangga ini diberlakukan.
  2. Hal-hal yang berhubungan dengan Peraturan Organisasi dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini hingga disahkannya Peraturan Organisasi yang baru.

Pasal 80
ATURAN TAMBAHAN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Organisasi.

Ditetapkan di : Jakarta,
Pada Tanggal : 08 Agustus 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *