Anggaran Dasar RAPI

AD – ART RAPI 2016

ANGGARAN DASAR
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

 PEMBUKAAN

Bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang antara lain menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat.

 Bahwa penyelenggaraan komunikasi radio antar penduduk mempunyai arti sangat strategis sebagai potensi telekomunikasi nasional yang mendukung persatuan dan kesatuan, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

 Bahwa didorong oleh rasa tanggung jawab untuk menyongsong masa depan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lebih baik, penyelenggaraan komunikasi radio antar penduduk perlu memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi tepat guna, sehingga dapat berkembang dan menjangkau keseluruh pelosok tanah air dalam rangka mengisi kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita pembangunan nasional.

 Bahwa sesungguhnya Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan tempat dan hak kepada komunikasi radio antar penduduk, sehingga dibentuklah organisasi yang bernama Radio Antar Penduduk Indonesia yang kemudian disingkat RAPI.

 Dalam rangka melindungi organisasi dan pemegang Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi RAPI.

 BAB I
NAMA, BENTUK, TEMPAT KEDUDUKAN, VISI DAN MISI,
JANGKA WAKTU, DAN SIFAT

Pasal 1
NAMA

Organisasi ini bernama Radio Antar Penduduk Indonesia yang di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga selanjutnya disebut dan disingkat RAPI.

 Pasal 2
BENTUK

 Bentuk organisasi RAPI adalah badan hukum perkumpulan.

 Pasal 3
TEMPAT KEDUDUKAN

RAPI Nasional berkedudukan di ibu kota negara yang mempunyai kegiatan di seluruh Indonesia.

 Pasal 4
VISI DAN MISI

  1. VISI : Menjadikan Organisasi RAPI yang berkualitas sebagai aset Nasional.
  2. MISI :
    1. Meningkatkan kinerja pengurus organisasi.
    2. Meningkatkan sumber daya organisasi secara berjenjang dan berkelanjutan
    3. Meningkatkan validitas organisasi secara struktural.
    4. Meningkatkan jaring komunikasi radio untuk pengabdian masyarakat.
    5. Meningkatkan peran organisasi secara internal dan eksternal.
    6. Meningkatkan kemandirian, profesionalisme dan independensi organisasi.

 Pasal 5
JANGKA WAKTU

 RAPI didirikan pada tanggal 10 November 1980 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

 Pasal 6
SIFAT

  1. RAPI adalah organisasi komunikasi radio antar penduduk yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai wadah resmi bagi pemilik Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP).
  2. RAPI merupakan organisasi kemasyarakatan yang didasari atas kesamaan kegemaran berkomunikasi radio antar penduduk dengan tidak membeda-bedakan asal usul suku, agama, ras dan golongan serta tidak memihak kepada salah satu organisasi sosial politik.

 BAB II
ASAS, LANDASAN, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 7
ASAS DAN LANDASAN

 RAPI berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

 Pasal 8
TUJUAN DAN FUNGSI

  1. Tujuan : Terwujudnya insan komunikasi radio yang terampil, disiplin, berdedikasi dan memiliki loyalitas tinggi sebagai kader bangsa yang berjiwa Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Fungsi :
    1. Membantu usaha pemerintah dalam membina dan memajukan kegiatan komunikasi nasional.
    2. Membantu pemerintah dan masyarakat untuk menerima dan menyalurkan berita-berita darurat kepada Institusi dan atau lembaga terkait yang berhak menerimanya.
    3. Memberikan bantuan kemanusiaan.
    4. RAPI dalam kegiatan komunikasinya, sebagai alat pemersatu bangsa yang menghubungkan seluruh wilayah Nusantara sebagai satu kesatuan.

 BAB III
KODE ETIK, MOTO DAN TRI TERTIB

Pasal 9
KODE ETIK

Patuh, Jujur, Santun, Tanggap dan Tanggung Jawab.

 Pasal 10
MOTO

 Rukun di Udara, Akrab di Darat dan Iman di Hati.

 Pasal 11
TRI TERTIB

 Tertib Administrasi, Tertib Organisasi dan Tertib Komunikasi.

 BAB IV
KEGIATAN ORGANISASI

Pasal 12
KEGIATAN ORGANISASI

  1. Membina anggota  untuk  taat  dan  patuh  pada  aturan  Perundang-Undangan.
  2. Peraturan Pemerintah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi.
  3. Meningkatkan kualitas sumber daya anggota dalam hal kepemimpinan, manajemen organisasi dan penanganan situasi darurat bencana.
  4. Menunjang program pemerintah dalam pembangunan nasional dan membantu memelihara ketertiban dan keamanan.
  5. Memberikan Bantuan Komunikasi kepada pemerintah dan masyarakat.

Tata cara pembinaan dan kegiatan organisasi selanjutnya dijelaskan dan diatur dalam ART dan Peraturan Organisasi.

 BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 13
ANGGOTA

Anggota RAPI adalah warga Negara Indonesia, yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan-undangan dan peraturan organisasi RAPI.

 Pasal 14
HAK DAN KEWAJIBAN

 Hak dan Kewajiban anggota di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 BAB VI
JEJANG DAN KEKUASAAN ORGANISASI

Pasal 15
JENJANG ORGANISASI

Jenjang Organisasi RAPI terdiri atas :

  1. RAPI Nasional, adalah organisasi di tingkat nasional.
  2. RAPI Daerah, adalah organisasi di tingkat provinsi.
  3. RAPI Wilayah, adalah organisasi di tingkat kabupaten/kota.
  4. RAPI Lokal, adalah organisasi di tingkat kecamatan/distrik.

 Pasal 16
HIRARKI TATA PERATURAN

 Hirarki tata peraturan organisasi merupakan jenjang dan strata landasan peraturan dalam pelaksanaan kegiatan Organisasi RAPI, meliputi; 

  1. Anggaran Dasar.
  2. Anggaran Rumah Tangga.
  3. Peraturan Organisasi RAPI.
  4. Peraturan RAPI Daerah.
  5. Peraturan RAPI Wilayah.
  6. Peraturan RAPI Lokal.

Segala sesuatu yang menyangkut hirarki tata peraturan dijelaskan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 Pasal 17
KEKUASAAN ORGANISASI

 Kekuasaan Organisasi RAPI terdiri atas;

  1. Musyawarah Nasional.
  2. Musyawarah Daerah.
  3. Musyawarah Wilayah.
  4. Musyawarah Lokal.

 BAB VII
KEPENGURUSAN

Pasal 18
SUSUNAN KEPENGURUSAN

Kepengurusan dalam Organisasi RAPI berupa;

  1.  Kepengurusan RAPI Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal yang terdiri atas;
    • Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi (DPPO).
    • Pengurus
  2. Kepengurusan Antar Waktu (PAW).
  3. Kepengurusan Sementara.
  4. Kepengurusan Demisioner.
  5. Pejabat Sementara (PJS).

 Pasal 19
PEMILIHAN DAN MASA BAKTI KEPENGURUSAN

  1.  Pemilihan kepengurusan dilakukan melalui musyawarah.
  2. Masa Bakti Kepengurusan RAPI;
    1. Kepengurusan Nasional, selama 5 (lima) tahun.
    2. Kepengurusan Daerah, selama 5 (lima) tahun.
    3. Kepengurusan Wilayah, selama 4 (empat) tahun.
    4. Kepengurusan Lokal, selama 3 (tiga) tahun.

Terhitung sejak tanggal pelantikan dalam Surat Keputusan hasil musyawarah.
Segala  yang  menyangkut  Kepengurusan  dijelaskan  lebih lanjut  dalam ART.

 Pasal 20
PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pengurus Nasional / Daerah / Wilayah mempunyai wewenang untuk memberhentikan Ketua setingkat dibawahnya.
Segala sesuatu yang menyangkut Pemberhentian Pengurus dijelaskan dan diatur lebih lanjut dalam ART dan Peraturan Organisasi.

 BAB VIII
SATUAN TUGAS RAPI

Pasal 21
SATUAN TUGAS RAPI

Merupakan Satuan Tugas didalam Organisasi RAPI yang dibentuk untuk memberikan bantuan komunikasi dan kegiatan sosial kepada Pemerintah dan Masyarakat.

 BAB IX
MUSYAWARAH DAN RAPAT ORGANISASI

Pasal 22
MUSYAWARAH

Musyawarah Organisasi terdiri atas;

  1. Musyawarah Nasional.
  2. Musyawarah Daerah.
  3. Musyawarah Wilayah.
  4. Musyawarah Lokal.
  5. Musyawarah Luar Biasa.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan Musyawarah Organisasi dijelaskan lebih lanjut dalam ART.

 Pasal 23
RAPAT

Rapat-rapat organisasi terdiri atas;

  1. Rapat Kerja Nasional/ Daerah/ Wilayah/ Lokal.
  2. Rapat Pimpinan Nasional/ Daerah/ Wilayah.
  3. Rapat Anggota.
  4. Rapat Pengurus Nasional/ Daerah/ Wilayah/ Lokal.
  5. Rapat Koordinasi Nasional/ Daerah/ Wilayah/ Lokal.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan rapat organisasi dijelaskan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 Pasal 24
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

  1.  Pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat diupayakan untuk mencapai mufakat.
  2. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dapat dilakukan apabila keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tidak tercapai.

Tata cara pengambilan keputusan dijelaskan lebih lanjut dalam ART.

 BAB X
ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 25
ATRIBUT ORGANISASI

Atribut Organisasi RAPI terdiri atas;

  1.  Logo.
  2. Bendera
  3. Emblem.
  4. Lagu Mars.
  5. Pakaian Seragam.

Atribut Organisasi dijelaskan lebih lanjut dalam ART.

 BAB XI
KEUANGAN

Pasal 26
KEUANGAN, ASET DAN AUDIT

  1.  Keuangan organisasi diperoleh dari;
    1. Anggota.
    2. Usaha-usaha lain yang sah.
  2.  Aset organisasi diperoleh dari:
    1. Aset sendiri.
    2. Aset berupa bantuan Pemerintah.
    3. Aset berupa bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat.
  3. Pengurus (Nasional, Daerah, Wilayah dan Lokal) membuat Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan selama satu periode kepengurusan yang dapat dievaluasi setiap tahun.
  4. Laporan keuangan wajib dibuat setiap akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari laporan kinerja tahunan.
  5. Pengelolaan keuangan organisasi dilakukan audit oleh Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi  kecuali  untuk  tingkat  Nasional  dapat  dibantu  Akuntan Publik.

 BAB XII
SENGKETA ORGANISASI

Pasal 27
PENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASI

Penyelesaian sengketa organisasi dijelaskan dan diatur lebih lanjut dalam ART dan Peraturan Organisasi.

 BAB XIII
PEMBUBARAN

Pasal 28
PEMBUBARAN

  1. Pembubaran Organisasi RAPI hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang secara khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut.
  2. Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk pembubaran Organisasi RAPI hanya sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Pengurus Daerah yang Definitif.
  3. Keputusan pembubaran Organisasi RAPI harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pengurus Daerah yang hadir.
  4. Harta kekayaan dan aset-aset organisasi setelah keputusan pembubaran, dihibahkan kepada lembaga sosial.

 BAB XIV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 29
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

  1.  Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Luar Biasa.
  2. Keputusan perubahan Anggaran Dasar sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengurus Daerah yang hadir.

 BAB XV
PENGESAHAN DAN PENETAPAN ANGGARAN DASAR

Pasal 30
PENGESAHAN

Anggaran Dasar ini disahkan pada Musyawarah Nasional RAPI VII Tahun 2016 di Tagana Training Centre, Sentul, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya akan didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadi perubahan pada Lembaran Berita Negara Republik Indonesia

 Pasal 31
PENETAPAN

Anggaran  Dasar  RAPI  untuk  pertama  kalinya  ditetapkan  oleh  Rapat  Paripurna Pengurus RAPI Nasional di Jakarta tanggal 2 Desember 1980, selanjutnya disempurnakan pada Kongres RAPI Ke-1 di Solo tanggal 25 Maret 1984; Kongres Ke-2 selaku Munas RAPI Ke-2 di Cipayung Bogor tanggal 29 November 1987; Munas RAPI Ke-3 di Bandung tanggal 23 Juni 1993; Munas RAPI Ke-4 di Denpasar Bali tanggal 30 Januari 2000; Munas RAPI Ke-5 di Ciawi Bogor tanggal 22 Mei 2005; Munas RAPI Ke-6 di Balikpapan tanggal 25 Juli 2010; Munaslub RAPI di Yogyakarta tanggal 16-17 Juli 2011; Munas RAPI Ke-7 di Sentul, Bogor tanggal 27–29 Mei 2016.

 BAB XVI
ATURAN PERALIHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

Pasal 32
ATURAN PERALIHAN

  1. Pada saat Anggaran Dasar ini diberlakukan, pengurus Nasional/Daerah /Wilayah/Lokal dapat melakukan penyesuaian dalam kurun waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak Anggaran Dasar ini diberlakukan.
  2. Hal-hal yang berhubungan dengan Peraturan Organisasi dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini hingga disahkannya Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi yang baru.

 Pasal 33
ATURAN TAMBAHAN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam ART yang isinya tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

 Ditetapkan di : Jakarta,
Pada Tanggal : 08 Agustus 2016

 ==================

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *